Agum Gumelar Mengajak Tidak Pilih Prabowo

http://m.rmol.co/news.php?id=150204

Rakyat Merdeka Online
Senin, 7 april 2014

RMOL. Sosok Prabowo Subianto memiliki nilai minus di mata Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar. Menurut Agum, Prabowo Subianto tidak layak memimpin Indonesia.

"Saya tahu persis siapa dia. Karena bekas anak buah saya. Jangankan menjadi presiden, untuk mencalonkan diri sebagai presiden saja harusnya dia malu," kata Agum yang tak lain adalah bekas komandan Prabowo saat berdinas di Komando Pasukan Khusus (Kopassus).

"Berawal pada kasus 98, sebuah kasus yang terjadi di jajaran Kopassus penculikan beberapa aktifis terjadi. Pada kasus ini, Prabowo lah tersangkanya," sambung dia.

Agum mengatakan kasus penculikan beberapa aktifis ini mendapat reaksi cukup keras dari dunia internasional. Kerjasama Indonesia dengan beberapa negara luar diputus. Saat itu Pimpinan ABRI, kata Agum, langsung melakukan penyelidikan terhadap kasus yang masuk katagori pelanggaran berat. Harusnya kasusnya ditangani Mahkamah Militer, namun karena beberapa faktor tidak dilakukan.

Untuk melanjutkan pemeriksaan, petinggi ABRI membentuk Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang beranggotakan beberapa perwira berpangkat Letnan Jendral (Letjen), diantaranya diisi Agum dan SBY. Dalam pemeriksaan, DKP menyimpulkan dalam bentuk rekomendasi panglima ABRI untuk memberhentikan Prabowo Subianto Djojohadikusumo yang saat itu berpangkat Letnan Jendral (Letjen).

Agum yang merupakan lulusan Akademi Militer (Akmil) tahun 1969 menegaskan apa yang dikatakannya bukan untuk menggiring pemilih untuk tidak memilih Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu. Tapi hanya mengingatkan, layak atau tidak layak seseorang dipilih sebagai presiden.

"Silahkan mau pilih siapa, dari mana, silahkan. Inikan demokrasi. Tapi yang mengerti harus mengingatkan yang tidak mengerti, karena masa depan bangsa ini jadi taruhannya," tegas suami dari Linda Amelia Sari yang pernah menjabat Menteri Perhubungan era Gusdur ini.[dem]

Keluarga Korban Orang Hilang: Jangan Pilih Prabowo dan Wiranto

Sumber : http://www.jpnn.com/read/2014/04/06/226659/index.php?mib=berita.detail&id=226659&page=3#

JAKARTA - Keluarga Korban Orang Hilang Indonesia (IKOHI) meminta masyarakat agar tak  memilih calon presiden yang punya rekam jejak melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat di masa lalu.

Capres yang mereka maksud yakni Prabowo Subianto dari Gerindra dan capres Partai Hanura, Wiranto. Keduanya diduga terlibat dalam peristiwa pelanggaran HAM di masa lalu yang sampai saat ini kasus tersebut tak kunjung tuntas bahkan lenyap begitu saja.

"Kami sangat kecewa kalau masih ada partai politik yang mengusung mereka (Prabowo dan Wiranto). Kami di sini keluarga korban hanya meminta keadilan. Kalau tahun ini mereka jadi presiden mau dikemanakan bangsa kita?" ujar Keluarga Korban Peristiwa Mei 1998, Ruyati Darwin di kantor Kontras, Menteng, Jakarta, Minggu (6/4).

Ia mengungkapkan, sampai saat ini belum menemukan kejelasan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu. Karenanya atas kekecewaan itu, dia menyerukan agar masyarakat tak memilih kedua capres tersebut.

"Kita harus punya pemimpin yang betul-betul memperhatikan rakyatnya, jangan seperti itu. Sampai saat ini saya enggak tahu keberadaan dan nasib anak saya," ungkap Ruyati menahan tangis.

Selain menolak capres yang punya rekam jejak pelanggaran HAM berat, ada satu partai yang dianggap mengusung kembali kejayaan orde baru dengan mengusung Soeharto sebagai figurnya.

Selain Ruyati, hadir pula keluarga korban peristiwa penculikan dan penghilangan paksa yakni Paian Siahaan, keluarga korban peristiwa Talangsari 1989 Kabul Hendrawan, serta korban peristiwa 1965-1966 Mudjayin. Tak berbeda dengan Ruyati, mereka juga menyuarakan hal serupa.

"Partai yang masih mengusung pelanggaran berat masa lalu, bagaimana pun juga rekam jejak tetap terekam dalam sejarah bangsa Indonesia.  Kita harus memperbaiki Indonesia lima tahun ke depan. Kami menyertukan agar masyarakat tidak milih calon presiden yang tidak menyelesaikan kasus itu secara terang-terangan," seru Paian. (chi/jpnn)